(^_-)-☆KCJB segera dibuka 21/09/2023
日本は、がっかりしていない。インドネシア国民が気の毒だと思っている。
Jepang tidak kecewa. Saya merasa kasihan pada masyarakat Indonesia.
インドで建設中の新幹線と比べてみてください
Bandingkan dengan Shinkansen yang saat ini sedang dibangun di India.
https://www.youtube.com/watch?v=MkZ9uQpFKn8
Sindir Kereta Cepat China Lebih Mahal dari Jepang, Rachmat Gobel: Sudah Bengkak 2 Kali
https://www.youtube.com/watch?v=SO_sBajJXsg&t=16s
Negosiasi Luhut dengan Pemerintah China Gagal
https://www.youtube.com/watch?v=Khz2_WD1Ins
Alasan Mantan Menhub Jonan Keberatan soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kala Jepang Sakit Hati Ditolak Garap Kereta Cepat Gara-gara Minta Jaminan Pemerintah
Proyek Kereta Jakarta Bandung (KCJB) kembali jadi sasaran kritik publik. Pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk membuka opsi utang yang timbul dari proyek ini bisa dijamin keuangan negara.
Keputusan pemerintah Indonesia untuk bisa menjamin pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 tahun 2023 yang diteken Sri Mulyani.
Pemberian jaminan pemerintah untuk utang proyek KCJB sejatinya mengingkari janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Pada awalnya, Kepala Negara beberapa kali menegaskan proyek ini dikerjakan dengan skema business to business (b to b) antar-BUMN Indonesia dan China.
Di mana negara tidak akan mengucurkan APBN maupun memberikan jaminan dalam bentuk apa pun apabila di kemudian hari proyek ini mengalami permasalahan.
Proposal Jepang ditolak karena minta jaminan
Menilik ke belakang, tepatnya di tahun 2014-2015, proyek ini awalnya merupakan gagasan Jepang yang diusulkan di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Bahkan pemerintah Negeri Sakura melalui JICA, sudah melakukan studi kelayakan meski belum diputuskan pemerintah Indonesia.
Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan rela menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan yang dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (kini BRIN).
Beralih dari SBY ke era pemerintahan Presiden Jokowi, setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan membangun kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung.
Jepang kemudian menawarkan investasi kereta cepat sebesar 6,2 miliar dollar AS. Tawaran proyek ini dibiayai pinjaman masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1 persen per tahun.
Namun di tengah jalan China menyalip Jepang dengan menawarkan proposal KCJB dengan investasi yang lebih murah, yakni 5,5 miliar dollar AS dan bunga 2 persen (sebelum membengkak di kemudian hari).
Pemerintah Indonesia akhirnya mantap memilih China sebagai patner untuk membangun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, sekaligus menjadi proyek kereta peluru pertama di Asia Tenggara.
Dalih Rini Soemarno
Menteri BUMN 2014-2019, Rini Soemarno mengungkapkan alasan pemerintah Indonesia tak memilih Jepang untuk menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah karena Negeri Sakura meminta jaminan dari pemerintah.
"Pemerintah Jepang (proposalnya), karena tidak bisa mendapatkan jaminan pemerintah, tidak ada anggaran dari pemerintah, jadi otomatis proposal Jepang enggak diterima karena proposal Jepang mengharuskan adanya jaminan dari pemerintah," ujar Rini di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip dari pemberitaan Kompas.com 6 Oktober 2015.
Wanita yang lahir di Maryland, Amerika Serikat, itu menjelaskan, dari dua proposal kereta cepat yang disodorkan Jepang dan China kepada pemerintah, hanya proposal China dinilai memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah.
"Konsorsium BUMN sudah bernegosiasi dengan pihak Tiongkok karena proposal yang memenuhi kriteria tidak ada jaminan dan anggaran pemerintah," kata Rini.
Jepang sakit hati
Duta Besar Jepang untuk Indonesia saat itu, Yasuaki Tanizaki, sempat meluapkan kekecewaan dan penyesalan pemerintahnya kepada Indonesia.
"Saya telah menyatakan penyesalan saya karena dua alasan," kata Tanizaki memulai pembicaraan di hadapan wartawan yang mengerubunginya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikutip dari pemberitaan Kompas.com 4 September 2015.
Pertama, pihak Jepang menyesal lantaran dana yang sudah dikucurkan untuk studi kelayakan high speed rail (HSR) rute Jakarta-Bandung sangat besar. Studi kelayakan HSR dikerjakan selama tiga tahun dan melibatkan pakar teknologi Jepang yang bermitra dengan Indonesia.
Kedua, Tanizaki menuturkan teknologi yang ditawarkan Jepang merupakan teknologi terbaik dan memiliki standar keamanan tinggi.
"Tapi keputusan ini sudah dibuat pemerintah Indonesia dan kami menghormatinya, karena ini bukan keputusan yang mudah. Saya akan langsung menyampaikannya ke Tokyo," pungkas Tanizaki.
Sudah diperingatkan saat pilih China
Pada 2015, pengamat kebijakan publik Danang Parikesit mengaku kaget setelah mempelajari dua proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang disodorkan Jepang dan China.
Rupanya, kata dia, dua proposal itu memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda.
Komentar Saya
中国の罠にはまったインドネシア
１．見積もりより遥かな金額が掛かった。
２．政府保証を求めないはずが、大金を政府が保証することになった。
３．工期が４年から８年掛った。
４．中国からの借金の利息が、驚くほど高い。
５．沿線騒音も約束値より遥かにうるさい。
６．技術を伝授する約束だったが、果たされなかった。
７．多くの中国人を高賃金で雇った。
８．駅が街中の在来線の駅に接続していない。
Indonesia dijebak oleh Tiongkok
- Biayanya jauh lebih besar dari perkiraan.
- Seharusnya mereka tidak meminta jaminan dari pemerintah, namun pemerintah akhirnya memberikan jaminan dalam jumlah besar.
- Masa konstruksi memakan waktu delapan tahun.
- Bunga pinjaman dari Tiongkok ternyata sangat tinggi.
- Kebisingan di sepanjang jalur juga jauh lebih keras dari yang dijanjikan.
- Janjinya adalah untuk mengajarkan keterampilannya, tapi itu tidak pernah dipenuhi.
- Mempekerjakan banyak orang Tionghoa dengan gaji tinggi.
- Stasiun tidak terhubung dengan stasiun jalur konvensional di kota.
Situasi Stasiun Kereta Cepat di Tegalluar
https://www.youtube.com/watch?v=4F7_xXVPG7M
Jalur Ambyar Kereta Cepat
”Ambyar”の意味は「崩壊」や「粉砕」ですが、転じて「傷心」「失恋」 ..
Arti kata ``Ambyar'' adalah ``runtuh'' atau ``hancur'', namun bisa juga berarti ``patah hati'' atau ``patah hati''.
Bandung (KCJB) kini dalam tahap ujicoba operasional hingga 30 September mendatang. Namun, mau tidak mau harus dikatakan jika mega proyek infrastruktur itu sudah salah jalur.
Jalur KCJB sudah sangat melenceng dalam hal pembiayaan. Hal ini terjadi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Penjaminan pemerintah tersebut diberikan atas keseluruhan dari kewajiban finansial PT KAI terhadap kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman. Kewajiban finansial itu terdiri atas pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan atau biaya lain yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman.
PT KAI merupakan pimpinan konsorsium dari pihak Indonesia. Konsorsium Indonesia menyetor modal 60% sementara Tiongkok menyetor modal 40% untuk membentuk konsorsium bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). KCIC membiayai sekitar 25% proyek KCJB sedangkan 75% lainnya merupakan pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Keluarnya PMK 89/2023 membuat APBN sangat berisiko menjadi jaminan terhadap proyek KCJB. Sebab dengan besarnya kelebihan biaya (cost overrun) KCJB, sementara KAI juga memiliki utang bertumpuk dari proyek-proyek lainnya maka kemampuannya untuk membayar utang KCJB diragukan.
Memang, pemerintah juga memanfaatkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Seperti yang dikatakan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, PT PII lah yang akan menanggung kerugian pertama dalam klaim penjaminan. Dengan alasan itu pula ia sesumbar utang KCJB tidak akan langsung berdampak pada APBN.
Bahkan Yustinus menyebut kekhawatiran APBN akan tergadai ke Tiongkok akibat PMK 89/2023, sebagai pikiran jorok. Ia pun mengatakan pihak yang mempersoalkan PMK tersebut sebagai “kurang piknik” karena telah banyak proyek infrastruktur lain yang dijamin pemerintah.
Wacana proyek KCJB ada sejak 2016 saat Rini Soemarno menjabat Menteri BUMN. Syarat tidak menggunakan dana dari APBN dan tidak meminta jaminan dari pemerintah, merupakan syarat mutlak yang ditetapkan di awal. Saat itu Tiongkok mengajukan proposal dengan memenuhi dua syarat itu hingga diterima pemerintah.
Pada saat itu skema pembiayaannya adalah utang selama 40 tahun dengan bunga fixed 2% dari China Development Bank (CDB). CDB akan memberikan pinjaman sebesar 75% dari nilai proyek. Diperkirakan biaya pembangunan kereta cepat membutuhkan dana Rp 70-80 triliun. Kesepakatan pun dijalin dengan menerbitkan Perpres Nomor 107 Tahun 2015.
Namun setelah bisa memikat Indonesia, belakang Tiongkok ingkar dan menaikkan bunga menjadi 3,4 persen dengan tenor selama 30 tahun. Bukan itu saja, cost overrun alias pembengkakan biaya juga naik.
Terakhir, kedua negara menyepakati kelebihan biaya menjadi Rp17,89 triliun atau proyek tersebut menelan biaya sekitar Rp114,24 triliun.
Perubahan bunga dan tenor itu sebenarnya sudah sinyal jebakan utang yang diduga kerap menjadi jurus Tiongkok dalam menjerat negara mitra. Jurus yang sama tampak digunakan Tiongkok pada Sri Lanka dalam proyek pelabuhan internasional Hambantota.
Proyek tersebut memiliki mekanisme serupa KCJB di mana Tiongkok memiliki sekitar 85% saham. Tiongkok kemudian mengambil alih pelabuhan itu sebagai imbalan utang US$1,1 miliar.
Kepada pemerintah Indonesia, jurus jebakan hutang Tiongkok juga semakin terlihat pada April. Di mana setelah menaikkan bunga menjadi 3,4%, Tiongkok pun meminta penjaminan APBN untuk memastikan utang terbayar.
Menkeu Sri Mulyani memang menyatakan PT KAI memiliki tambahan pendapatan berasal dari traffic batu bara yang ada di Sumatera, dengan PTBA. Namun bahkan dengan pendapatan tersebut, jangan dilupakan jika KAI memiliki utang Rp22,1 triliun dari proyek LRT Jabodebek. Sementara kemampuan keuangan PT PII juga diragukan karena tahun lalu saja masih membutuhkan suntikan modal pemerintah. Pada Desember 2022, negara memberi suntikan modal sekitar Rp1 triliun dengan mekanisme PMN.
Maka kini pemerintah telah memberikan buah simalakama pada negara. Kelemahan negosiasi bunga dan tenor membuat pembebabanan APBN hanya tinggal menunggu waktu. Sementara kita pun tidak dapat membuat proyek itu menjadi gagal bayar karena sama saja membiarkan Tiongkok mengambil alih.
PMK 89/2023 harus dibatalkan dan pemerintah semestinya teguh dengan mekanisme B to B. Pemerintah tidak boleh lemah apalagi pasrah menghadapi indikasi jebakan utang Tiongkok.
